Sumbangan ICT dalam Membangun Good Governance Kaltim (Bagian II)

Posted on

Melanjutkan tulisan saya yang sebelumnya mengenai Sumbangan ICT dalam Membangun Good Governance Kaltim untuk mewujudkan KALTIM BANGKIT 2013. Sepertinya pemerintah daerah Kalimantan Timur harus benar-benar terus meningkatkan kopetensinya dalam berkompetisi dengan sangat berat secara nasional maupun internasional.

Sekarang ini apakah BUMN, ataukah perusahaan swasta, atau industri, yang dapat memberikan sebuah performance memproduksi sesuatu, memberikan pelayanan sesuatu yang better, cheaper, dan quicker. Siapa yang lebih cepat, murah dan lebih baik, dia akan menang dalam kompetisi baik nasional maupun global. Pelayanan lebih cepat dan berkualitas, lebih murah dan lebih terintegrasi.

Dalam lingkungan pemerintahan, penggunaan ICT memunculkan istilah e-government. Penggunaan teknologi di lingkungan pemerintahan, dalam beberapa kasus berhasil memberikan banyak nilai positif yang menggembirakan. Pelayanan menjadi lebih cepat dan mudah. Aktivitas pemerintahan pun menjadi efisien dan efektif. Tetapi sebaliknya, ketidakberhasilan implementasi e-government pada beberapa kasus sering terjadi, dan sering kita dengar karena belum dipahaminya secara komprehensif peranan ICT dalam komunitas, juga kurangnya persiapan aparatur pemerintah, dan rendahnya pengetahuan masyarakat, menjadi salah-satu sebab ketidakberhasilan ini. E-goverment jangan hanya diartikan sebagai suatu layanan pemerintahan kepada masyarakat ditambah dengan komputer dan perangkat komunikasi lainnya. Lebih dari itu, pemahamannya harus lebih mendalam lagi. Aspek e-literacy, kesiapan apatur dan masyarakat adalah komponen lain yang harus dilengkapi dalam pemberian pelayanan e-government.

Perangkat berbasis TI, akan mampu memberikan bantuan maksimal dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, maupun aktivitas usaha. Bagaimana sebuah teknologi tinggi dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi, dan efektifitas fungsi pemerintahan, akan menjadi tugas yang lebih berat daripada sekadar penyediaan teknologi semata-mata.

Kita semua harus memiliki komitmen, lembaga-lembaga tinggi yang mengelola bidang ICT, Universitas, dan semua tentunya, untuk betul-betul dapat menghadirkan sistem yang credible, applicable, dan bisa untuk membangun apa yang kita inginkan tadi. Seperti pada mekanisme manajemen, aktivitas pembangunan TI harus dimulai dengan proses perencanaan yang baik. Begitu pula pada implementasi, pengendalian dan monitoring. Pembangunan TI harus diselaraskan dengan tujuan pemberian layanan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan yang optimal pada masyarakat dan dunia usaha nasional. Aktivitas pemberian layanan pemeritah yang baik, efisien dan terintegrasi serta transparan, hendaknya menjadi tujuan utama dalam pembangunan TI. Pembangunan TI bukan semata-semata melengkapi aktivitas pemerintahan dengan perangkat keras maupun perangkat lunak saja.

Sejalan dengan perangkat kerja e-government, di dalam penerapan TI sudah berkembang kerangka kerja tata kelola TI yang baik. Maka sistem COBIT TI juga sudah mulai dikembangkan dengan luas di dunia. Menjadi hal sewajarnya, jika sistem audit TI sudah dikembangkan dalam tata kelola pemerintahan dan dunia usaha di negara kita. Pembangunan infrastruktur menjadi bagian yang sangat penting dalam pengadaan TI. Pengadaan infrastruktur TI pada saat ini berkembang dengan sangat cepat, akan tetapi sebagian besar pembangunan itu hanya terkonsentrasi di daerah perkotaan. Di daerah pedesaan dan lokasi terpencil di tanah air, pembangunan infrastruktur masih lambat dilakukan. Memang dengan teknologi satelit selular (GSM) yang telah tersedia di Indonesia, hampir tidak ada daerah di Indonesia yang tidak tersentuh infrastruktur TI. Akan tetapi, biaya penggunaan yang masih cukup mahal menjadi kendala pemakaian infrastruktur ini bagi masyarakat luas.

Read MoreĀ : Sumbangan ICT dalam Membangun Good Governance Kaltim (Bagian III/Habis)

Leave a Reply

Your email address will not be published.